Tampilkan postingan dengan label malaysia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label malaysia. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 15 Agustus 2026

Pilihan Raya Negeri di Malaysia 2025–2026

Pada periode 2025–2026, Malaysia telah menyelenggarakan tiga Pilihan Raya Negeri (PRN) untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri, yang kalau di Indonesia, kira-kira setara dengan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRD Provinsi. Bedanya, karena Malaysia menganut sistem parlementer, PRN juga sekaligus akan menentukan partai mana yang akan memimpin pemerintahan di tingkat daerah.


PRN Sabah 2025


Keputusan PRN Sabah 2025, dipecah mengikut parti komponen.

Keputusan rasmi PRN Sabah 2025 mengikut parti yang berdaftar.

Secara umum, Parti Warisan memperoleh suara terbanyak dan berhasil menambah 11 kursi, namun kursi terbanyak diraih oleh Gabungan Rakyat Sabah (GRS). Partai atau koalisi nasional seperti Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH), dan Perikatan Nasional (PN) justru keok dan harus mengakui keunggulan partai lokal Sabah.

Karena tidak memperoleh kursi mayoritas, GRS kemudian bersepakat berkoalisi dengan BN, PH, PN, UPKO, dan STAR untuk membentuk pemerintahan negeri dan mempertahankan Datuk Seri Panglima Hajiji Noor dari Parti Gagasan Rakyat Sabah sebagai Ketua Menteri Sabah. Ia kemudian segera dilantik kembali untuk periode kedua oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu pada 30 November 2025 dini hari, hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman hasil pemilu.


PRN Johor 2026


Keputusan PRN Johor 2026

Meski tidak terjadi krisis politik, Johor memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu delapan bulan lebih awal. Hal ini dilakukan atas pertimbangan taktik dan momentum politik menuju pemilu nasional tahun depan.

Johor sejak dulu dikenal sebagai kandangnya Barisan Nasional (BN). Maka seperti yang sudah dijangka, BN menang besar di Johor dan bisa membentuk pemerintahan sendiri tanpa harus berkoalisi. Dato' Onn Hafiz Ghazi dari UMNO kemudian dilantik kembali sebagai Menteri Besar Johor untuk periode kedua oleh Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Idris di Istana Bukit Serene pada 12 Juli 2026.


PRN Negeri Sembilan 2026


Keputusan PRN Negeri Sembilan 2026

Berbeda dengan Sabah dan Johor yang pemilunya diadakan mendekati habis periode, PRN Negeri Sembilan diadakan lebih cepat dua tahun karena terjadi krisis politik. Krisis ini diawali dari terjadinya konflik internal Diraja Negeri Sembilan antara Yang di-Pertuan Besar dengan Undang Yang Empat bulan April. Menteri Besar Aminuddin Harun dianggap kurang cakap dalam menengahi konflik ini, memicu mosi tidak percaya dan penarikan dukungan dari Barisan Nasional. Pemilu pun akhirnya dipercepat.

Pada pemilu kali ini, BN dan PH pecah kongsi. Internal PN pun mengalami pecah kongsi. Parti BERSATU memutuskan maju sendiri, meski tetap mengakui masih anggota PN. PH memperoleh suara terbanyak, namun kursi terbanyak diraih oleh BN. BN kemudian memilih berkoalisi dengan PN dalam membentuk pemerintahan negeri. Dato' Ismail Lasim dari UMNO kemudian dipercaya sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Ia dilantik oleh Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz pada 2 Agustus 2026 di Istana Besar Seri Menanti.


PRN Melaka dan Sarawak 2026/2027?

Giliran PRN berikutnya adalah Melaka. PRN terakhir di Melaka diselenggarakan pada 20 November 2021 dan menurut aturan yang berlaku, PRN wajib diselenggarakan paling lambat pada 25 Februari 2027. Namun melihat perkembangan politik lokal di Melaka saat ini, besar kemungkinan PRN akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Setelah Melaka, giliran Sarawak yang terakhir kali menyelenggarakan PRN pada 18 Desember 2021. Melihat politik lokal Sarawak yang cukup stabil, kemungkinan PRN-nya baru akan dilaksanakan pada awal 2027 dan kecil kemungkinan dipercepat, kecuali terdapat pertimbangan politik tertentu.

Senin, 09 Mei 2016

Pilihan Raya Negeri Sarawak 2016

Sabtu, 7 Mei 2016, Negeri Sarawak di Malaysia menyelenggarakan Pilihan Raya Negeri ke-11. Ini hasilnya:


Secara umum, Pilihan Raya Negeri Sarawak diikuti oleh 229 calon untuk mengisi 82 kursi Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak. 229 calon tersebut terdiri dari 36 calon independen dan 193 calon yang diusung partai politik. Sebanyak 11 partai politik ikut berkompetisi dalam pilihan raya kali ini.

PRN kali ini merupakan pilihan raya pertama dalam beberapa hal, antara lain:
  • pertama di masa kepemimpinan Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud;
  • pertama yang diselenggarakan Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem;
  • pertama sejak tahun 1982 yang bukan di bawah Ketua Menteri Abdul Taib Mahmud; dan
  • pertama sejak penambahan kursi DUN Sarawak disahkan, dari 71 menjadi 82 kursi.


Koalisi Barisan Nasional (BN) kembali memenangkan PRN Sarawak, bahkan kemenangannya cukup gemilang karena berhasil menambah 11 kursi di DUN. Selaras dengan BN, partai-partai komponennya juga mengalami penambahan kursi. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) bertambah lima kursi, Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) bertambah satu kursi, dan Parti Rakyat Sarawak (PRS) bertambah tiga kursi. Hanya Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP) yang kursinya berkurang, yakni berkurang tiga kursi.

Hal menarik dari PRN kali ini adalah hadirnya calon langsung BN. Artinya calon tersebut maju dengan dukungan langsung dari BN dan diperbolehkan menggunakan simbol BN. Namun calon tersebut harus melepas segala atribut dan simbol partai asalnya, termasuk keanggotaannya. Kebijakan calon langsung ini dibuat sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi calon dari partai baru hasil pecahan dari partai komponen BN, yaitu Parti Rakyat Bersatu (UPP) yang merupakan pecahan dari SUPP dan Parti Tenaga Rakyat Sarawak (TERAS) yang merupakan pecahan dari SPDP. Perpecahan inilah alasan mengapa SUPP hanya mampu menambah satu kursi, manakala kursi SPDP berkurang.

Dari enam partai oposisi (atau parti pembangkang dalam Bahasa Malaysia), hanya dua yang berhasil meraih kursi. Parti Keadilan Rakyat (PKR) berhasil mempertahankan tiga kursinya seperti PRN sebelumnya, manakala Parti Tindakan Demokratik (DAP) berkurang lima kursi, dari 12 menjadi tujuh.

Parti Amanah Negara (AMANAH) yang merupakan pecahan dari Parti Islam Se-Malaysia, menerjunkan lebih banyak calon, yakni 13 calon, berbanding 11 calon dari PAS. Namun jumlah calonnya tidak berbanding lurus dengan suaranya. Perolehan suara AMANAH justru jauh di bawah suara PAS.

Untuk pertama kalinya sejak tahun 1996, tidak ada calon independen yang memenangkan kursi DUN Sarawak.

Beberapa hal menarik lainnya antara lain:
  • Wong Kee Woan, calon DAP di Pelawan menjadi calon dengan perolehan suara tertinggi, yakni 13.056 suara.
  • Adenan bin Satem, calon BN-PBB di Tanjong Datu menjadi calon dengan persentase kemenangan tertinggi, yaitu 93,1% suara.
  • Calon dengan perolehan suara terendah adalah Johnny anak Aput, calon independen di Bukit Semunja, yang hanya memperoleh 53 suara.
  • Calon dengan persentase suara terendah adalah Yeu Bang Keng, calon independen di Bawang Assan, yakni hanya 0,43% suara.
  • Jika konstituensi Bukit Kota dan Bukit Sari tidak dihitung, angka golput tertinggi berada di Bukit Goram, yakni sebesar 41,3%.
  • Angka golput terendah berada di Muara Tuang, yakni sebesar 21,6%.
  • Terdapat tiga calon yang menang dengan suara pluralitas, yaitu suara terbanyak, namun kurang dari 50% suara, yaitu: Rolland Duat anak Jubin, calon BN-SPDP di Meluan dengan 37,4% suara; Alexander anak Vincent, calon BN-PRS di Ngemah dengan 46,1% suara; dan Tiong Thai King, calon langsung BN di Dudong dengan 46,4% suara.
Usai hasil perhitungan resmi diumumkan, tanpa menunda-nunda waktu, Tan Sri Datuk Patinggi Haji Adenan bin Haji Satem langsung mengangkat sebagai Ketua Menteri Sarawak untuk masa jabatannya yang kedua di hadapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib bin Mahmud di Astana Negeri Sarawak pada 7 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 waktu setempat.

Selasa, 10 April 2012

Pertabalan Yang di-Pertuan Agong XIV


Esok merupakan salah satu hari bersejarah bagi Malaysia. Rakyat Malaysia akan bergembira menyambut penobatan raja barunya. Sultan Kedah Tuanku Abdul Halim yang menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 pada 13 Desember 2011 kemarin, akan melangsungkan upacara penobatan pada 11 April 2012. Baginda akan dinobatkan dengan gelar resmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almu'tassimu Muhibbudin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badlisah. Upacara penobatan merupakan tradisi penting dalam sistem kerajaan, karena menurut tradisi, seorang raja baru dianggap resmi menduduki takhta jika upacara penobatan telah dilangsungkan, alias kedudukannya sebagai raja tidak akan diperdebatkan.

Yang lebih istimewa, Tuanku Abdul Halim juga mencetak sejarah baru takhta Yang di-Pertuan Agong. Baginda merupakan sultan pertama dalam sejarah Malaysia yang dua kali menaiki takhta Yang di-Pertuan Agong. Sebelumnya, Baginda juga ialah Yang di-Pertuan Agong ke-5 yang bertakhta pada tahun 1970–1975.

Untuk informasi, Malaysia menganut sistem kerajaan yang unik karena rajanya yang bergelar Yang di-Pertuan Agong menaiki takhta dengan sistem pemilihan, bukan keturunan, dan rajanya hanya bertakhta selama lima tahun. Karena Malaysia memiliki sembilan Sultan serta ingin mengekalkan bentuk kerajaan, maka dianutlah sistem ini untuk menjamin bahwa masing-masing Sultan itu memiliki kedudukan yang setara.

Sistem pemilihannya cukup sederhanya, yakni kesembilan Sultan yang tergabung dalam Majlis Raja-Raja akan bersidang dan memilih salah satu di antara mereka dengan cara voting untuk menduduki takhta Raja se-Malaysia alias Yang di-Pertuan Agong. Namun pada kenyataannya, terdapat suatu konsensus yakni takhta Yang di-Pertuan Agong digilir dari satu Sultan ke Sultan lainnya untuk mencegah munculnya Sultan yang lebih dominan.

Selain menaiki takhta Yang di-Pertuan Agong dua kali, Tuanku Abdul Halim juga mencetak sejarah baru lainnya. Di usianya yang telah menginjak 84 tahun, Tuanku Abdul Halim merupakan Yang di-Pertuan Agong tertua dalam sejarah Malaysia, mengalahkan rekor Yang di-Petuan Agong ke-11 Sultan Salahuddin Abdul Aziz yang berusia 75 tahun.

Meskipun Tuanku Abdul Halim dua kali menaiki takhta, namun tidaklah bagi permaisurinya. Ketika Baginda menaiki takhta pada tahun 1970, istri pertamanya Tuanku Bahiyah dilantik sebagai Raja Permaisuri Agong. Tuanku Bahiyah meninggal pada tahun 2003, maka istri keduanya, Haminah binti Hamidun yang menggantikannya sebagai permaisuri.

Akhir kata, semoga dengan penobatan Yang di-Pertuan Agong ke-14, institusi raja di Malaysia dapat lebih menunjukkan eksistensinya sebagai lambang kedaulatan negara maupun perpaduan bangsa di Malaysia.

Titah Baginda kami junjung
Jasa Baginda kami sanjung

Demi mempertahankan kedaulatan negara
Dinobat serata dunia
Kami doakan, kami pohonkan
Kedaulatan dan kesejahteraan

Menjunjung adat, menjulang martabat
DAULAT TUANKU!
DIRGAHAYU TUANKU!

Jumat, 16 September 2011

Pidato Perdana Menteri Malaysia Memperingati Hari Malaysia

Ucapan Perutusan Khas Hari Malaysia
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia
Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Hj. Abdul Razak
di Angkasapuri, Kuala Lumpur
15 September 2011

Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia
Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Hj. Abdul Razak
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera dan Salam Hari Malaysia.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian.

Alhamdulillah dengan limpah izin dan kurnia-Nya jua, kita dapat menyambut ulang tahun penubuhan Malaysia bagi kali ke-48 sebagai warga sebuah negara yang merdeka, berdaulat, demokratik, aman dan makmur.

Sesungguhnya kisah perjalanan Malaysia penuh warna-warni. Bermula daripada sebuah negara pertanian berpendapatan rendah semasa penubuhannya, hari ini, hasil mahsul perancangan penuh sistematik dan pelaksanaan begitu mapan, kita telah berjaya muncul sebagai negara perindustrian moden yang berpendapatan sederhana tinggi. Bertolak dari situ, sekalipun kejayaan yang telah dicapai bersifat monumental dan amat signifikan, ia bukanlah alasan yang membenarkan kita untuk berhenti berusaha, berasa puas hati, berasa selesa, apatah lagi mengambil sikap bersimpuh sambil berpeluk tubuh.

Apa yang sewajarnya dilakukan demi survival serta kesejahteraan rakyat terus meningkat lagi terjamin dalam dunia yang amat kompetitif dewasa ini, marilah melipatgandakan usaha bagi menambah baik daya saing nasional melalui penggunaaan kreativiti, inovasi dan menjulat usaha penciptaan kekayaan baru berasaskan sifat keusahawanan mandiri. Semua matlamat ini tidak mungkin akan tercapai tanpa wujudnya perpaduan nasional, keamanan, kestabilan dan keharmonian.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian,

Membelek helaian-helaian tawarikh, apabila negara mencapai kemerdekaan 54 tahun lalu sehingga Malaysia dibentuk enam tahun kemudiannya, bersama-sama Sabah dan Sarawak, banyak pihak ketika itu, sama ada pemerhati asing, mahupun warga tempatan berasa ragu-ragu serta waham mempersoalkan tentang, sebuah negara baru yang negeri-negerinya terpisah dek Laut Cina Selatan, sedang diancam pula pemberontakan komunis, dengan separuh penduduknya hidup di bawah paras kemiskinan, ditambah oleh faktor kemajmukan demografik yang luar biasa kompleksitinya, mungkinkah mampu untuk kekal utuh sebagai sebuah negara bangsa apatah lagi untuk berjaya?

Ternyata, pencapaian Malaysia selama ini, bertatih dan berjalan jatuh untuk mengecap nikmat kejayaan diiringi sebuah takdir yang penuh cabaran. Jika disisir sejarahnya, semacam satu keajaiban diawal usia setahun jagung meraih kemerdekaan, hakikat yang tersebut tadi ditambah berat pula dengan penerimaan sistem dan falsafah pentadbiran negara berasaskan Demokrasi Berparlimen, Raja Berperlembagaan serta Persekutuan, telah diterima amal secara tuntas oleh kita begitu awal ketika mana proses pembudayaan masih lagi tidak matang.

Jelas sekali, sebelum merdeka, warga tiga belas buah negeri yang bersatu membentuk Malaysia tidak pernah berpeluang untuk memilih kerajaan yang akan memerintah sekalipun corak pentadbirannya. Kewujudan mereka hanyalah sebagai rakyat negeri-negeri naungan atau tanah jajahan yang diberi keistimewaan politik terhad mengikut budi bicara kuasa pemerintah. Pastinya, ini, bukanlah hak politik tulen yang terbit daripada kewarganegaraan sebuah negara merdeka serta berdaulat.  

Menyingkap fakta, sebelum merdeka, pemilihan politik pertama yang berlangsung di mana rakyat telah diberi peluang secara terhad untuk memilih wakil mereka adalah semasa pemilihan beberapa Majlis Perbandaran pada tahun 1952 dan seterusnya pemilihan sebahagian Anggota Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Sebaliknya, hanya tahun-tahun selepas merdeka bermula 1959, rakyat mula diberi hak dan tanggung jawab sepenuhnya untuk memilih semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri sebagai hak budi bicara mutlak dalam menentukan parti manakah bagi membentuk kerajaan.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian,

Sememangnya kita perlu bersyukur kerana dari masa hingga masa, walau apapun rintangan menjelma, sama ada bersifat dalaman mahupun luaran yang telah mengancam demokrasi dan kebebasan individu seperti pemberontakan komunis, konfrontasi menentang penubuhan Malaysia, rusuhan kaum, kemelesetan ekonomi, ekstrimisme agama mahupun cauvinisme perkauman, Alhamdulillah, setiap satunya telah berjaya ditangani dan dihadapi menggunakan kerangka tindakan berhemah, demokratik berasaskan prinsip keluhuran perlembagaan serta  kedaulatan undang-undang.

Barang harus diingat jua, sepanjang tempoh tersebut tidak pernah terlintas di benak pihak kerajaan walau sedetikpun untuk menukar sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sedia ada dengan sebarang sistem anti-demokratik, waima betapa getir cabaran yang dihadapi. Seperti terakam pada susur galur negara, disebabkan tragedi 13 Mei, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat YAB Perdana Menteri ketika itu menurut peruntukan Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, telah mengisytiharkan darurat.

Salah satu kesan pengisytiharan darurat 1969 tersebut adalah proses pilihanraya yang belum selesai di Sabah dan Sarawak telah digantung. Peristiwa selanjutnya yang berlaku adalah pemilihan Dewan Rakyat telah disempurnakan dalam tempoh lebih kurang dua puluh bulan kemudian dan sistem Demokrasi Berparlimen dipulih kembali apabila keamanan negara telah stabil seperti sedia kala.

Kendatipun begitu, Allahyarham Tun Abdul Razak selaku Timbalan Perdana Menteri pada masa tersebut merangkap Menteri Pertahanan yang telah diamanahkan mengetuai Majlis Gerakan Negara atau MAGERAN, dengan memiliki kuasa mutlak eksekutif dan perundangan, tidak pernah menyimpan hasrat untuk mengekalkan kuasa-kuasa tersebut lebih lama daripada apa yang perlu.

Sudah terang lagi bersuluh, Allahyarham Tun bersama rakan-rakan ketika itu amat menyedari bahawa kuasa luar biasa tanpa sempadan yang tergenggam di tangan mereka tersebut tidak boleh sekali-kali dijadikan suatu kelaziman demi masa depan negara tercinta. Sebaliknya, mereka faham kuasa total itu sekadar suatu amanah untuk mengekang dan mengawal tragedi serta kegoncangan yang berlaku.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian,

Sebetulnya lagi, sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen, kuasa untuk menentukan parti politik mana yang akan membentuk kerajaan sama ada di peringkat Persekutuan mahupun di peringkat negeri terletak secara mutlak tanpa kekecualian di tangan rakyat. Setelah lebih lima dekad kemerdekaan negara dan hampir lima dasawarsa pembentukan Malaysia, kita dapati bahawa, pengalaman, kematangan serta kebijaksanaan rakyat negara ini dalam memilih kerajaan demi menentukan hala tuju masa depan yang mereka dambakan tidak boleh dinafikan oleh sesiapapun jua.

Bahkan, saya sering mengutarakan bahawa era kerajaan mengetahui segala-galanya dan memiliki monopoli terhadap kebijaksanaan sudah melewati tempohnya. Revolusi dalam bidang teknologi maklumat, kemajuan komunikasi dan kecanggihan pengangkutan telah membuka persaingan serta perbandingan secara meluas lagi dinamik dalam pasaran idea.

Kontemporari ini, taraf serta akses rakyat kepada semua peringkat pendidikan semakin meluas seiring dengan korpus pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang mapan, pengurangan kadar kemiskinan dan inisiatif kejuruteraan sosial serta keberkesanannya, telah berjaya meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan kelas menengah yang besar. Mutakhir pula, keutamaan kehendak dan keperluan rakyat Malaysia telah mengalami perubahan yang besar berbanding empat atau lima dekad yang lalu.

Melangkah lebih jauh, mentadbir negara yang terzahir dari saat kemerdekaan dikudratkan oleh kehendak rakyat, kerajaan kini akan terus komited menjunjung sistem Demokrasi Berparlimen, Raja Berperlembagaan, kedaulatan undang-undang, falsafah persekutuan serta prinsip imbang dan periksa di antara ketiga-tiga cabang kerajaan.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian,

Sebagai yang ramai maklum bahawa, kecuali darurat akibat konfrontasi tahun 1964, yang telah dibatalkan secara tersirat, kesemua proklamasi darurat lain yang telah diisytiharkan sebelum ini, masih dianggap berkuatkuasa sehingga hari ini. Justeru, menginsafi bahawa realiti negara Malaysia telah berubah, merasai denyut nadi, resah gelisah dan aspirasi rakyat yang mahukan Malaysia menjadi lebih terbuka lagi dinamik demokrasinya, di mana, pendapat, idea dan kebimbangan massa lebih diberi perhatian, agar dapatlah kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sistem demokrasi lain di dunia yang berasaskan falsafah universal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka, kerajaan kini, di bawah Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, akan membentangkan kepada kedua-dua Majlis Parlimen dengan usul agar ketiga-tiga proklamasi darurat yang telah diisytihar dulu, supaya ditamatkan kuatkuasanya. Pada hemahnya, sudah tiba waktu rakyat Malaysia menuju masa depan dengan paradigma seterusnya yang berasaskan harapan baru dan bukannya terbelenggu oleh nostalgia kekangan sejarah lampau.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian,

Dalam menyusun atur peradaban bernegara bagi menghadapi keadaan luarbiasa yang mengancam keselamatan tanahair dan kesejahteraan rakyat, tidak dapat tidak, menuntut kepada langkah-langkah khas yang kadangkala, bersifat di luar norma demokratik. Umpamanya, tindakan tahanan pencegahan. Sesungguhnya, kebijaksanaan menangani keganasan memerlukan kita mencegah perlakuan itu, sebelum kehilangan nyawa mereka yang tidak berdosa, harta benda atau menatijahkan apa-apa kecederaan. Ini merupakan satu kebenaran yang bersifat global dan diterima ramai.

Dari perspektif undang-undang Islam pula, ia terangkum jelas dalam Maqasid Syariah yang berobjektif melindungi lima perkara utama yakni; pertama: agama, kedua: nyawa, ketiga: akal, keempat: keturunan dan maruah serta kelima: harta benda. Bahkan prinsip Usul Fiqah banyak membicarakan tentang perlunya disekat lebih awal sesuatu kemungkaran itu, sebelum ia berlaku. Manakala satu prinsip menyatakan bahawa, keputusan pemerintah adalah satu amanah yang perlu dibuat bagi pihak yang diperintah atas kepentingan maslahah ramai.

Ini bukanlah ehwal yang pelik, tidak lazim atau asing. Terbukti, negara-negara demokrasi yang maju seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom juga telah menggubal rangka perundangan khas bagi menangani ancaman pengganas pasca tragedi 11 September.

Pucuk pangkalnya, perseimbangan serta perimbangan yang harus ada bagi sebuah demokrasi moden adalah, diantara keselamatan nasional dan kebebasan individu. Itulah tugas dan tanggungjawab sebuah kerajaan yang matlamat tertingginya, menjunjung kebajikan serta kesejahteraan rakyat untuk mencari keseimbangan yang betul ini.

Misalnya, kebebasan bersuara yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan tidak sesekali bermaksud sebagai kewenangan hak kepada mana-mana pihak untuk membuat fitnah dan menghasut api kebencian. Sebagai contoh mudah yang lain, kerajaan turut bertanggungjawab untuk menghalang jeritan palsu tentang bom dalam sebuah stadium yang penuh sesak. Ini kerana, kebebasan luar kawal sebegitu, akan hanya menimbulkan panik yang boleh membawa kepada kecederaan dan kehilangan nyawa.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian,

Sepertimana yang saya janjikan dalam ucapan sulung saya semasa mula-mula mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada 3 April 2009, bahawa Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (yakni ISA) akan dikaji secara komprehensif. Sehubungan dengan itu, suka saya mengumumkan pada malam yang bersejarah ini, bahawa Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (yakni ISA) akan dimansuhkan terus.

Untuk mencegah perbuatan subversif, keganasan terancang dan perbuatan jenayah bagi memelihara ketenteraman dan keselamatan awam, dua undang-undang baru yang sesuai akan digubal di bawah semangat serta payung Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Pokoknya, akta-akta ini nanti bermatlamat untuk memelihara keamanan, kesejahteraan, kesentosaan serta kerukunan hidup rakyat dan negara.

Di atas segalanya, Kerajaan akan tetap memastikan hak asasi mereka yang terbabit terpelihara. Apa-apa undang-undang yang diperbuat akan mengambil kira hak dan kebebasan asasi berlandaskan Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang baru ini akan memperuntukkan tempoh tahanan oleh polis yang secara substansialnya lebih pendek daripada apa yang ada sekarang dan apa-apa tahanan lanjut hanya boleh dibuat dengan perintah mahkamah kecuali undang-undang berkaitan keganasan, masih dikekalkan bawah kuasa Menteri.

Di sudut lain, kerajaan juga memberi komitmen bahawa mana-mana individu tidak akan ditahan semata-mata hanya kerana ideologi politik. Umumnya pula, kuasa untuk melanjutkan penahanan akan beralih daripada badan eksekutif kepada badan kehakiman kecualilah undang-undang berkaitan keganasan itu tadi.

Dalam konteks ini juga, selain memansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, Kerajaan juga akan memansuhkan Akta Buang Negeri 1959 di samping mengkaji semula beberapa undang-undang lain bagi memastikan ia memenuhi kehendak semasa. Sehubungan dengan itu lagi, kita tidak akan teragak-agak untuk meminda atau memansuhkan undang-undang yang tidak lagi relevan.

Kajian semula komprehensif ini akan melibatkan Akta Kediaman Terhad 1933 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 di mana prinsip pembaharuan tahunan akan dihapuskan dan digantikan dengan pengeluaran lesen sehingga dibatalkan. Kerajaan juga akan mengkaji semula seksyen 27 Akta Polis 1967 dengan mengambil kira peruntukan Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tentang kebebasan berhimpun dengan prinsip menentang sekeras-kerasnya demonstrasi jalanan. Namun, kebenaran berhimpun diberi selaras dengan kaedah-kaedah yang akan ditetapkan kelak di samping mengambil kira norma-norma di peringkat antarabangsa.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian,

Sebagai sebuah negara, Malaysia dan seluruh warganya kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang kita putuskan hari ini akan menentukan nasib serta mencorakkan rupabentuk Malaysia pada masa hadapan, tanah air yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita dan generasi mendatang. Persoalannya, mampukah kita melampaui dan mencabar wasangka lazim bahawa rakyat Malaysia daripada latarbelakang yang majmuk, status sosioekonomi berbeza dan fahaman politik pelbagai, secara iradat manusiawinya, tiba kepada konsensus untuk tidak tunduk menyerah kepada sekam kebencian dan kecurigaan yang pastinya mengheret kita ke lembah kehinaan. Sebaliknya, ayuhlah kita bersama mendaya sebuah masa depan yang sarat dengan harapan dan kemuliaan.

Yakinlah bahawa, ia satu kekuatan bukan satu kelemahan untuk kita meletakkan kepercayaan kepada kebijaksanaan rakyat Malaysia membuat pilihan dalam mencorakkan hala tuju masa depan mereka sendiri. Jika kita menganggap ia satu kesilapan maka, apakah maknanya pencapaian kita hari ini, apakah gunanya kita merancang pembangunan negara degan begitu tersusun semenjak merdeka, apakah gunanya kita membelanjakan sebahagian besar khazanah negara setiap tahun untuk memberikan akses pendidikan berkualiti kepada semua rakyat, membebaskan warga daripada cengkaman kemiskinan, membina infrastruktur fizikal serta teknologi komunikasi maklumat yang berkelas dunia?

Jawapannya sangat jelas yakni, langkah-langkah yang saya umumkan sebentar tadi tidak lain tidak bukan adalah inisiatif awal transformasi politik secara tertib lagi berhemah. Ia berdiri sebagai pelengkap amat penting serta perlu kepada insiatif-inisiatif transformasi bidang ekonomi dan penyampaian awam yang pihak kerajaan telah rangka dan laksanakan semenjak lebih dua tahun kebelakangan dalam usaha menuju sebuah negara moden dan progresif.

Pastinya, masa bukan terlalu awal mahupun terlalu lewat, akan tetapi inilah kala paling sesuai serta waktu paling tepat untuk perhitungan-perhitungan besar sedemikian diambil dan dilancarkan. Kita maklum, walaupun bagi pendapat sesetengah pihak ia penuh berisiko, kita akan melakukannya demi survival, setelah lebih lima puluh tahun negara merdeka, dan hampir lima dekad Malaysia terbentuk. Lantaran kita di ambang pedati yang sedang berpacu deras untuk sampai ke destinasi sebagai sebuah negara maju sepenuhnya.

Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian,

Akhir kalam, saya ingin tegaskan bahawa tanpa syak dan tanpa ragu-ragu lagi, Malaysia yang kita impikan bersama dan sedang kita cipta ini adalah Malaysia yang mengamalkan demokrasi berfungsi dan inklusif di mana keamanan dan ketenteraman awam dipelihara selaras dengan roh ketertinggian Perlembagaan, kedaulatan undang-undang, penghormatan kepada hak asasi manusia dan hak-hak individu.

Demi Malaysia, bertawakallah semua dan kepada Tuhan kita berserah.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih.

Sumber: pmo.gov.my